Siaran Pers

LBH AMPUH Indonesia menyoroti kelalaian kontraktor di Bekasi setelah tiga anak meninggal akibat lemahnya pengamanan proyek. Lembaga tersebut menegaskan bahwa perdamaian dan santunan tidak menghapus tanggung jawab pidana atas kelalaian yang menimbulkan korban jiwa. LBH AMPUH mendesak penyidikan menyeluruh, pemeriksaan keaslian sertifikat SMK3, serta penguatan pengawasan keselamatan pada seluruh proyek konstruksi.

Banjir barang impor ilegal tanpa merek dari China kembali mencuat dan menekan industri dalam negeri. LBH AMPUH Indonesia mengungkap modus baru penggunaan perusahaan lokal sebagai kedok oleh WNA untuk mengimpor puluhan kontainer secara sah, lalu memanipulasi distribusi dan aliran dana. Praktik ini dinilai melanggar sejumlah undang-undang, merugikan negara, dan mengancam kedaulatan ekonomi. LBH AMPUH mendesak penegakan hukum lintas sektor untuk menghentikan kejahatan ekonomi terstruktur tersebut.

LBH AMPUH Indonesia menilai penetapan tersangka kasus korupsi di Desa Sumberjaya sebagai momentum penting penguatan supremasi hukum di tingkat desa, serta menyerukan penegakan hukum yang transparan dan bebas intervensi.

Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum (LBH AMPUH) mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengusut dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8 miliar yang menyeret mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona. Lembaga ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bebas intervensi.